Ditjen HAM Hadir dalam Kegiatan Study Visit Friedrich Naumann Foundation (FNF) di Berlin

Bagikan

Berlin, ham.go.id – Aktivitas bisnis sudah seharusnya mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan dan tidak melanggar HAM. Demikian disampaikan Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, pada kegiatan Study Visit Friedrich Naumann Foundation (FNF) Berlin, Kamis (26/2).

Diakui Mualimin, penerapan HAM di dalam dunia bisnis di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala seperti United Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) masih dipandang hal baru sehingga belum terintegrasi dalam kebijakan di Indonesia. “Kesadaran juga pemahaman tentang bisnis dan HAM di Indonesia (baik di tingkat pusat maupun daerah) yang masih sangat minim, terutama dalam tataran implementasi dan modeling,” imbuh Mualimin.

Di hadapan koordinator program FNF Amadeus Langstengel beserta jajarannya, Mualimin berharap pertemuan kali ini bisa menjadi forum untuk berbagi pengalaman dan pelajaran. Lebih lanjut, Mualimin juga menyatakan keseriusan pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan HAM di dalam bisnis.

“Untuk mendorong pengarusutamaan Bisnis dan HAM di Indonesia, di tingkat nasional, Pemerintah Indonesia berencana memasukkan prinsip-prinsip Bisnis dan HAM ke dalam RANHAM 2020-2024. Saat ini sedang disusun Peta Jalan Bisnis dan HAM 2020-2024 untuk mengukuhkan penerapan norma-norma Bisnis dan HAM secara menyeluruh ke depannya,” ucapnya.

Tidak lupa Mualimin turut menyampaikan terimakasih atas kerja sama yang telah dijalin antara Direktorat Jenderal HAM dan FNF sejak 2015 silam. “Selama ini FNF telah banyak berperan dalam membantu misi Direktorat Jenderal HAM dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan terkait perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia, misalnya RANHAM, Kabupaten/Kota Peduli HAM, dan juga pencegahan disinformasi dan hoax,” kata Mualimin

Sebagai informasi, Kunjungan belajar di Jerman yang berlangsung sejak tanggal 22-29 Februari 2020 ini merupakan kerja sama antara Kementerian Hukum dan HAM dan FNF dalam rangka mendorong implementasi bisnis dan HAM. Dalam kunjungan belajar ini banyak diskusi-diskusi terbuka pada keseluruhan sesi, adapun kunjungan dan diskusi terbuka yang di lakukan ke stakeholder yang terkait dengan National Action Plan di Jerman, antara lain, Kementerian Luar Negeri Jerman, Kementerian Perekonomian dan Energi Jerman, Parlemen Jerman terkait HAM, Kementerian Ketenagakerjaan dan Sosial, Business and Human Rights Ressource center (EU), Institut HAM Jerman, Federasi Industri Jerman, Pengadilan Ketenagakerjaan Berlin, Perusahaan Thyssenkrupp AG Jerman, Ecosense forum pembangunan berkelanjutan Jerman.

Dalam kesempatannya juga Duta Besar Republik Indonesia untuk Jerman turut menyampaikan ucapan selamat datang kepada para peserta kunjungan belajar dan menyampaikan perkembangan kondisi bisnis dan HAM di Jerman. Adapun sebagai delegasi peserta kunjungan belajar antara lain Direktur Kerja Sama HAM, Sekretaris Direktorat Jenderal HAM, Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan HAM, Kasubdit Luar Negeri Direktorat Kerja Sama HAM, Ditjen HAM, Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal, Kepala Bagian Humas dan TU Ditjen HAM dan Kepala Sie Kerja Sama Organisasi Internasional. (Humas Ditjen HAM)

Skip to content