Jakarta, ham.go.id – Sekretaris Ditjen HAM, RR. Risma Indriyani dan Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat, H.Johno Supriyanto beserta Tim Direktorat Kerja Sama yang menangani terkait KKPHAM dan RANHAM mengikuti rapat koordinasi pengumpulan data dalam rangka penyusunan laporan pemerintahan Jokowi-JK di Gedung Bina Graha, Senin (19/8). Pada rapat yang dipimpin oleh Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP), Ifdhal Kasim tersebut, selain Ditjen HAM, juga turut hadir para pejabat dari BPHN, Bappenas, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Kemenkopolhukam, Polri, dan BNN.
Pada kesempatan itu, Risma menyampaikan data terkait Kabupaten Kota Peduli HAM (KKPHAM), Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) serta Peraturan Perundang-Perundangan HAM lainnya. Berdasar data yang telah diolah, Risma menuturkan bahwa pemerintah daerah semakin memperhatikan implementasi HAM.
Risma lebih lanjut menerangkan, dengan semakin banyaknya Kabupaten dan Kota yang mendapat predikat Peduli HAM dari tahun ke tahun.
Ifdhal Kasim mengapresiasi kinerja Ditjen HAM dalam KKPHAM dan RANHAM. Selanjutnya, Ia berharap Ditjen HAM untuk mengirimkan data terkait kedua program tersebut pada KSP pada tanggal 20 Agustus 2019.
Sebagai informasi, jelang berakhirnya periode pemerintahan Jokowi-JK, KSP tengah menyusun laporan pemerintah. Dalam rangka itu, KSP mengundang beberapa kementerian dan lembaga pada rapat koordinasi yang dilaksanakan pada 15, 16, dan 19 Agustus 2019. (Humas Ditjen HAM)