Dirjen HAM Buka Kegiatan Workshop Draft Baseline Study dan Policy Brief Terkait Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Sektor Perkebunan

Bagikan

Jakarta, ham.go.id – Dirjen HAM, Mualimin Abdi membuka kegiatan workshop draft baseline study dan policy brief terkait Bisnis dan Hak Asasi Manusia di sektor perkebunan, Kamis (16/5). Dalam workshop yang dilaksanakan di hotel Morrisey, Jakarta Pusat tersebut dihadiri oleh pelbagai pihak termasuk akademisi dan perwakilan dari sejumlah organisasi masyarakat sipil.

Dalam sambutannya, Mualimin menyampaikan workshop ini merupakan tindak lanjut dari hasil penelitian terkait implementasi bisnis dan HAM di perkebunan sawit. Sejatinya, ungkap Mualimin, sektor perkebunan merupakan langkah awal Ditjen HAM dalam mengarusutamakan bisnis dan HAM di Indonesia.

Pemerintah, kata Mualimin, berencana untuk mengintegrasikan bisnis dan HAM dalam Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM). “Harapannya, pada generasi RANHAM ke-5, Bisnis dan HAM bisa menjadi perhatian kita bersama,” tutur Mualimin.

Sebagaimana diketahui bahwa RANHAM merupakan strategi pemerintah dalam mengimplementasikan HAM. Sehubungan dengan berakhirnya RANHAM generasi ke-4, maka periode RANHAM periode 2020-2024 atau RANHAM generasi ke-5 perlu untuk disusun. Bisnis dan HAM menjadi salah satu topik yang digadang-gadang masuk ke dalam RANHAM generasi ke-5.

Mualimin juga mengungkapkan bahwa tidak hanya sektor perkebunan, beberapa sektor seperti pertambangan dan pariwisata juga akan dilakukan kegiatan serupa.”Kalau nanti, kita rencanakan selain perkebunan juga ada terkait pertambangan dan pariwisata,” ucap Mualimin.

Usai sambutan dari Dirjen HAM, kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari masing-masing tim peneliti yang telah diterjunkan ke daerah.

Pada kesempatan yang sama, Kasubdit KDN Wilayah 1, Ruth Marshinta menargetkan dalam penyusunan RANHAM generasi ke-5 akan segera dirampungkan. “Pada Bulan Mei akan kami susun segera,” ucap Ruth pada tim Humas.

Kegiatan workshop ini merupakan kerja sama antara Ditjen HAM dengan Lembaga Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan didukung oleh Kedubes Kerajaan Belanda. (Humas Ditjen HAM)

Skip to content