Jakarta, ham.go.id – Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM), Dr. Mualimin Abdi, membuka kegiatan Supervisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah. Kegiatan bertajuk “Sinergitas Program Pemajuan HAM” tersebut diselenggarakan di ruang rapat utama Ditjen HAM, Senin (25/3). Rapat tersebut mengundang seluruh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankum) di dari seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia
“Kadivyankum merupakan motor (penggerak) kementerian hukum dan HAM (Kemenkumham) di daerah,” ujar Mualimin Abdi dalam sambutannya di hadapan 33 Kadivyankum.
Bukan tanpa alasan Dirjen HAM menamai Kadivyankum sebagai motor Kemenkumham. Kadivyankum, sambung Mualimin, menjalankan enam dari 10 tugas dan fungsi Kanwil Kemenkumham. Menurut pandangan Dirjen HAM, dinamika tantangan dan persoalan yang dihadapi Kadivyankum di daerah sangat tinggi.
Pada kesempatan ini, Dirjen HAM menyinggung sejumlah rencana program berkenaan dengan HAM yang mesti menjadi perhatian bagi para Kadivyankum. Salah satu yang disoroti Dirjen HAM adalah perihal Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).
Berkenaan dengan penyusunan RANHAM periode 2020-2024 (generasi ke-5), Dirjen HAM, menyatakan bahwa Ditjen HAM tengah mendorong isi bisnis dan HAM untuk diintegrasikan ke dalam RANHAM mendatang. “Kalau BHR (Bisnis dan HAM) masuk ke dalam RANHAM, maka pekerjaan Kadivyankum jadi antar kota ke kota. Saya yakin nanti banyak pengusaha yang akan datang ke Kanwil. Kanwil jadi semakin dinamis” imbuh Mualimin.
Selain itu, Mualimin Abdi, juga membahas program Kabupaten/Kota Peduli HAM yang kini telah menjadi perhatian di banyak kepala daerah, produk hukum berbasis HAM serta Pelayanan Publik berbasis HAM. Diharapkan dalam waktu dekat, program pelayanan publik berbasis HAM bisa didorong ke instansi di luar Kemenkumham. “Wah, jadi banyak sekali kerjaannya di Kanwil,” ucap Mualimin.
“Stratanya, dia (Kadivyankum) lebih punya makna, Saya kira mesti menjadi pemikiran bersama untuk mendorong (kadivyankum) sebagai maskot Kemenkumham di daerah,” tutur Mualimin yang disambut tepuk tangan peserta rapat.
Selain Dirjen HAM turut tadir dalam rapat, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto. Dalam pembekalannya, Bambang Rantam menggarisbawahi pentingnya para Kadivyankum untuk memperhatikan aspek outcome. “Jadi tidak hanya pandai menghabiskan uang, tapi juga harus melihat outcome atau dampaknya harus dirasakan nyata oleh masyarakat,” ucap Sekjen Kemenkumham.
“Pemajuan HAM ini penting, karena pijakan langsungnya adalah pemenuhan HAM bagi masyarakat,” kata Sekjen Kemenkumham menegaskan.
Bambang Rantam juga menyinggung mengenai tiga hal yang perlu dalam rangka melaksanakan pemajuan HAM yaitu, pentingnya kesadaran para Kadivyankum bahwa mereka bekerja untuk Kemenkumham untuk melayani publik, kemampuan manajerial yang perlu terus ditingkatkan, dan perlunya kesadaran atau panggilan hati dalam menunaikan tugas di bidang HAM.
“Bapak/Ibu harus menjadi bagian yang mendorong HAM sebagai Separuh Nafas dari Kemenkumham,” imbuh Sekjen mengutip frasa yang kerap dikatakan oleh Dirjen HAM.
Bambang Rantam menutup pembekalannya dengan mendorong agar para Kadivyankum untuk terus belajar guna meningkatkan kinerja. Selain itu, Ia menekankan agar para Kadivyankum untuk bisa segera merancang target kerja 2020 sejak dini agar tidak perlu melakukan revisi.
Seusai pembekalan dari Sekjen Kemenkumham, Kepala Biro Perencanaaan, Iwan Kurniawan, juga turut memberikan paparan materi mengenai rencana kerja Kemenkumham khususnya kegiatan penyelenggaran pemajuan HAM di Wilayah. Senada dengan paparan Sekjen, menekankan pentingnya outcome dalam tiap kegiatan yang dilaksanakan di Kanwil.
Rapat yang juga dihadiri seluruh pejabat tinggi pratama di lingkungan Ditjen HAM tersebut diagendakan berakhir pada sore hari ini. Dalam rapat kali ini, para Kadivyankum direncanakan akan membahas mengenai sejumlah hal mulai dari RANHAM, postur anggaran, pelayanan publik berbasis HAM hingga produk HAM. (Humas Ditjen HAM)
