Forum koordinasi kementerian/lembaga tentang mekanisme pencegahan dan penangganan terhadap Produk Hukum Daerah (PHD) yang dianggap diskriminatif

Bagikan

Jakarta, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM menghadiri Forum koordinasi kementerian/lembaga yang diinisiasi oleh Komnas Perempuan, yang diwakili oleh Direktur Instrumen HAM (Timbul Sinaga) sebagai narasumber dan didampingi oleh Kasubdit Instrumen Hak Kelompok Rentan (Hidayat) dan Kasie Analisis Sipol (Henny Tri Rama Yanti).

Forum koordinasi kementerian/lembaga yang diinisiasi oleh Komnas Perempuan dengan mengundang kementerian/lembaga terkait seperti Kemenkopolhukam, Kemendagri, Kemenkumham, Bappenas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Komnas HAM. Pelaksanaan forum ini dilatarbelakangi oleh munculnya produk hukum daerah yg diskriminatif terhadap HAM, sehingga diperlukan mekanisme pencegahan dan penangganan terhadap Produk Hukum Daerah (PHD) yang dianggap diskriminatif.

Salah satu mekanisme yg dimunculkan adalah adanya rencana pembentukan kelompok kerja yang secara khusus akan melakukan evaluasi keberadaan PHD diskriminatif serta mencegah kemunculan PHD diskriminatif.  Direktur Instrumen HAM  menyampaikan perkembangan terbaru tentang pelaksanaan kewenangan pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan serta menindaklanjuti mekanisme koordinasi dalam pencegahan dan penanganan PHD diskriminatif yang berkelanjutan, selain menyampaikan perkembangan terkini terkait Analisis Perda Diskriminatif sebanyak 421 yang dianalisis oleh Direktorat Instrumen HAM.

   

Skip to content