SATPOL PP IDEALNYA PUNYA TUNJANGAN RESIKO DALAM BERTUGAS

Bagikan

Bandung, ham.go.id – Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, DR. Mualimin Abdi menyampaikan usul dan pikiran agar Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas penegakan hukum Peraturan Daerah (Perda)  perlu mendapatkan  tunjangan resiko . Hal ini menjadi sangat  penting di tengah banyaknya resiko yang akan dihadapi  oleh Satpol PP ketika berhadapan dengan berbagai elemen masyarakat  yang seringkali melakukan pelanggaran hukum khususnya Peraturan Daerah. Tunjangan resiko ini didapatkan  karena beban tugas yang  berat  sebagaimana tunjangan resiko  yang didaptkan oleh petugas pemasyarakatan.

Demikian hal ini  disampaikan Dirjen HAM  dalam acara Bimbingan Teknis Hak Asasi Manusia bagi Satuan Pamong Praja ketika menjadi pembicara  dalam Bimbingan Teknis HAM bagi Satuan Pamong Praja yang diselenggarakan pleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri yang berlangsung di Bandung, Rabu (20/02/19)

Dalam sambutan pembukaannya  Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri menyampaikan apresiasinya atas kerjasama  dengan Dirjen Hak Asasi Manusia  Kementerian Hukum dan HAM  dalam pelaksaaan Bimbingan Teknis ini untuk memberi pembekalan tentang Hak Asasi Manusia  bagi aparat Satuan Pamong Praja se-Jawa Barat yang akan berlangsung 19-21 Februari 2019.

Dalam acara tersebut juga  menjadi narasumber adalah  Direktur Pemajuan HAM, Suparno  juga menyampaikan materi  Hak Asasi Manusia dan Penyelesaiannya, serta Kasubsi, Olivia  dengan materi Instrumen HAM Internasional dan Nasional.

  

Selaku perpanjangan  tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di daerah, Kanwil Hukum HAM  Jawa Barat  akan  menawarkan kerjasama  program Bimbingan Teknis HAM  ini  di setiap tingkat kabupaten/kota se Jawa Barat  yang akan didahului  dengan MOU atau Perjanjian Kerjasama bersama  antara Kanwil Hukum dan HAM Jawa Barat dengan Satuan Pamong Praja Provinsi Jawa Barat. Dalam waktu dekat akan dilakukan penjajakan  kerjasama di Satpol  PP kabupaten Purwakarta, demikian disampaikan Hassbullah Fudail Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Kanwil Hukum dan HAM Jawa Barat  yang turut hadir dalam acara  tersebut.(red/foto Humas Jabar)

Sumber : https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/satpol-pp-idealnya-punya-tunjangan-resiko-dalam-bertugas

Skip to content