Jakarta, ham.go.id – Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Mualimin Abdi, membuka secara resmi Seminar Implementasi Bisnis dan HAM di Indonesia yang diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan memperingati Hari Hak Asasi Manusia di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM.
Dalam keynote speechnya beliau sampaikan bahwa pemenuhan hak asasi manusia tidak cukup hanya dengan mencantumkan serangkaian aturan tentang hak asasi manusia dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Tapi yang lebih penting adalah, bagaimana Negara hadir untuk menyelenggarakan pemenuhan hak dasar rakyat dalam semua aspek kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.
Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang baik dalam sejumlah tema HAM utama. Pada hak ekonomi, sosial, dan budaya, pemerintah telah meluncurkan agenda dengan fokus untuk memajukan hak dan kesejahteraan sosial warga negara Indonesia yang tinggal di daerah 3T (tertinggal, terpencil, dan terluar). Pada isu disabilitas, pemerintah telah mempercepat upayanya dalam meningkatkan partisipasi dan keterwakilan mereka dalam kehidupan politik. Pemberlakuan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga memberikan dorongan yang menentukan untuk pemajuan dan perlindungan yang lebih baik terhadap hak penyandang disabilitas di Indonesia.
Sehubungan dengan kemajemukan bangsa Indonesia, kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama terus menjadi agenda penting pemerintah. Forum Kerukunan Umat Beragama memainkan peranan penting sebagai landasan memajukan dialog dan toleransi antar komunitas beragama di semua tingkat.
Ke depan Pemerintah terus berkomitmen melaksanakan penghormatan, perlindungan, penegakkan, pemenuhan, dan pemajuan HAM di Indonesia. Hal ini dilaksanakan melalui RANHAM yang telah memasuki generasi ke-4. Empat generasi RANHAM ini menggambarkan upaya serius pemerintah dalam mengarusutamakan hak asasi manusia di setiap program pemerintah guna menghasilkan program dan hasil yang berbasis hak asasi manusia. Pengarus utamaan HAM ini juga yang akan menjadi landasan pemerintah dalam menginternalisasikan norma-norma hak asasi manusia ke dalam sektor bisnis di Indonesia.
Oleh karena itu, guna mengejar agenda bisnis dan hak asasi manusia, kami mencoba bekerja menuju komitmen kebijakan, yang akan diformalkan dalam pengintegrasian rencana aksi mengenai bisnis dan HAM ke dalam Rencana Aksi Nasional tentang Hak Asasi Manusia 2020-2024.
Dalam kesempatan sama beliau juga mengajak para pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawal input dan mengawal proses Perumusan kebijakan RANHAM generasi ke lima nanti mengingat perlu dilakukan secara inklusif dan partisipasif.
Mualimin juga menyampaikan ajakan dan harapan untuk terus meningkatkan dan memperkuat program pemajuan hak asasi manusia di sektor bisnis. Untuk meningkatkan peran aparatur dan institusi pemerintah, masyarakat sipil, perusahaan, akademisi, dan seluruh komponen masyarakat dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, dan bernegara.
