Mamuju, ham.go.id – Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Sri Yuliani, hari ini memimpin Rapat Evaluasi Data Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2018. (1/11)
Hal itu dilakukan sebagai salah 
satu program tetap yang dilaksanakan oleh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.
Dalam rapat tersebut, Sri Yuliani, mengharapkan agar seluruh tim yang telah ditunjuk agar mampu bekerja secara maksimal dalam memenuhi kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM di Sulawesi Barat sesuai yang telah ditetapkan.
Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan amanat dari Menteri Hukum dan HAM sebagai salah satu dari pengejawantahan Program Kementerian Hukum dan HAM serta mendukung visi misi pemerintahan Presiden Jokowi- Jusuf Kalla dalam rangka implementasi dari pemenuhan hak-hak warga negara Indonesia yang adil dan merata.
“mewakili Kepala Kantor Wilayah, harapan kami agar masing-masing pemerinah Kabupaten yang ada di Sulawesi Barat dapat memfokuskan pikiran dan tenaga dalam rangka pengumpulan data sehingga dapat meraih penghargaan sebagai Kabupaten
/kota Peduli HAM di tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.
Walaupun, sambung Sri, data di daerah sudah cukup untuk memenuhi persyaratan sebagai Kab/Kota Peduli HAM, namun adanya sikap acuh tak acuh dari pihak setempat untuk mengirimkan data ke Ditjen HAM Kementerian Hukum dan HAM RI untuk diverifikasi.
Sehingga, ia mengharapkan agar pemerintah setempat lebih aktif untuk mengontrol agar mempermudah petugas dalam melakukan identifikasi.
Pada kegiatan tersebut, turut hadir para Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Para JFT dan JFU pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dan Bagian Hukum dan HAM Pemprov.
WRD-Sulbar