Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi menyampaikan arahan pada rapat kerja pelaporan capaian pelaksanaan aksi HAM dan kabupaten/kota peduli HAM di Kantor Wilayah Kemenkumham Bali. (04/05)
Dalam arahannya, Mualimin Abdi menyampaikan aparatur pemerintah wajib hukumnya untuk mengimplementasikan hak asasi manusia, dan memberikan hak warga negara.
“Penghormatan, pelindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan HAM terutama menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, karena hal itu tertuang pada Undang-Undang Dasar yang merupakan mandat konstitusional,” ucapnya.
Program Kabupaten/Kota Peduli HAM merupakan wujud dari pertanggungjawaban pemerintah dalam pemenuhan HAM sebagaimana tertuang pada UU 39/1999 pasal 71 sekaligus penjabaran dari implementasi HAM dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan negara dan bidang lain.
“Program ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada masyarakat, baik di tingkat nasional maupun dunia internasional terkait dengan komitmen Pemerintah dalam pemenuhan HAM sekaligus meningkatkan ‘prestise’ daerah bersangkutan,” ungkapnya.
Jumlah Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan capaian implementasi hak asasi manusia meningkat dari tahun ke tahun. Dirjen HAM menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan daerah yang telah menyampaikan laporan. Hal tersebut menunjukkan adanya perhatian, dan upaya yang sungguh-sungguh dari pimpinan dan segenap jajaran pemerintah daerah, dalam upaya pemenuhan secara maksimal berbagai hak dan kebutuhan dasar para warganya, yang merupakan bagian dari pemenuhan HAM.
“Sekalipun tidak memperebutkan juara, program ini diharapkan dapat memacu pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan bagi masyarakat,” tambahnya
Dalam rapat kerja yang dihadiri oleh bagian hukum dari kabupaten/kota di Provinsi Bali, Mualimin Abdi mengharapkan ada peningkatan pelayanan berbasis HAM, “Saya harapkan tentunya, ke depan, seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Bali dapat mengikuti trend yang meningkat ini, sehingga semoga tahun ini dan seterusnya dapat memperoleh predikat dan penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM,” pungkasnya.