Pontianak, ham.go.id – Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat dengan Walikota/Bupati se-Provinsi Kalimantan Barat. Penandatangan dilakukan di Aula Gedung Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat, Senin (28/08).
Penandatanganan Kerja Sama ini merupakan kelanjutan dari Penandatangan Kerja Sama antara Dirjen HAM dengan Gubernur Kalimantan Barat. Melalui Perjanjian Kerja Sama ini diharapkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dapat mengimplementasikan Hak Asasi Manusia di daerah masing-masing.
“Permasalahan HAM ini bukan hanya milik dari Kementerian Hukum dan HAM, tapi juga seluruh masyarakat agar turut memenuhi kebutuhan HAM, ” ucap Mualimin Abdi dalam sambutannya.
Dirjen HAM juga berharap sebagian besar atau seluruh kabupaten/Kota di kalimantan Barat bisa mendapatkan predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM. “Nanti pada hari HAM sedunia tanggal 10 Desember Kabupaten/Kota yang mendapatkan peghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM akan diundang dan mendapatkan piagam penghargaan yang rencananya akan disampaikan oleh Presiden RI, juga nanti untuk Gubernur dan Kakanwil yang sebagian besar atau seluruh kabupaten/Kota nya mendapat predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM.”
Mualimin Abdi juga menyampaikan meskipun penilaian kabupaten/kota peduli HAM bukan kompetisi, namun ini menjadi hal yang sangat prestigious dan membanggakan. “saya juga mengapresiasi Kanwil Kemenkumham Kalbar yang telah menghadirkan para Walikota/Bupati di Kalbar hal ini sebagai bentuk sinergitas dengan satuan kerja perangkat daerah untuk meningkatkan pencapaian Kinerja Kabupaten/Kota dalam melaksanakan P5HAM,” ungkapnya menutup sambutannya.
Hadir dalam kesempatan ini Kepala Biro Hukum, Setda Provinsi Kalbar, Bupati Sintang, Bupati Sekadau, Bupati Kayong Utara dan Bupati Melawi serta walikota Singkawang. Wakil Bupati dari Pontianak, Wakil Bupati Kubu Raya, Wakil Bupati Menpawah dan Wakil Bupati Bengkayang. Kegiatan juga dibuka oleh, Kakanwil Kemenkumham Kalbar, Rochadi Iman Santoso serta Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Toman Pasaribu. (punky)