“Selama ini kesadaran untuk melindungi perempuan dan anak masih kurang ketimbang pembangunan fisik. Padahal manusia nilainya lebih berharga dibanding fisik,” kata Wakil Ketua Komisi VIII Iskan Qolba Lubis saat rapat kerja bersama Menteri PP-PA Yohana Yembise, di komplek parlemen, Jakarta, Kamis (19/1).
Dia menambahkan, perlu adanya optimalisasi kinerja Kementerian PPPA yang selama ini masih terkendala secara sumber daya. Misalkan, sampai sekarang, untuk program Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM) baru ada di 68 kabupaten/kota dari 517 kabupaten/kota yang ada.
“Padahal, bila semua sudah ada di setiap kabupaten/kota akan lebih terasa hasilnya,” kata Iskan.
Dia juga berharap Kementerian PP-PA dapat menggunakan sistem digital dalam melakukan perlindungan, yang langsung terhubung dengan pihak kepolisian.
“Sistem digitalisasi akan semakin berkembang pada masa yang akan datang. Jadi perlu dibuat aplikasi yang memungkinkan masyarakat melakukan pengaduan ketika menghadapi kekerasan,” jelas Iskan. [wah]
http://rmol.co/dpr/read/2017/01/19/277183/Pemerintah-Harus-Optimalkan-Perlindungan-Perempuan-Dan-Anak-