Viet Nam- ham.go.id. Direktorat Jenderal HAM mengirim perwakilannya Kepala Seksi Kerja Sama Regional, Lidya Rosenanda sebagai peserta Regional Workshop to Evaluate Activities Led by ACWC (Viet Nam) Relating to The Rights to a Nationality for Women and Children in the ASEAN Community and to Develop Further Proposals for Collaboration for The ACWC’s 2016-2020 Workplan. di Da Lat, Viet Nam.(21-22/09).
ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) Viet Nam dengan dukungan The Ministry of Labour Invalids and Social Affairs (MOLISA), Viet Nam dan The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) telah menyelenggarakan Regional Workshop to Evaluate Activities Led by ACWC (Viet Nam) Relating to The Rights to a Nationality for Women and Children in the ASEAN Community and to Develop Further Proposals for Collaboration for The ACWC’s 2016-2020 Workplan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian workshop mengenai hak atas kewarganegaraan yang telah dilaksanakan dari tahun 2013 – 2016 kerja sama ACWC dengan UNHCR. Pertemuan kali ini ditujukan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh ACWC terkait hak atas kewarganegaraan. Di samping itu, workshop ini juga merumuskan proposal bersama untuk rencana kerja ACWC periode 2016-2020.
Workshop diikuti oleh 50 (lima puluh) orang yang berasal dari 10 negara anggota ASEAN dan perwakilan Badan-badan PBB (UNHCR, UNICEF, dan IOM). Narasumber dalam workshop berasal dari UNHCR, UNICEF, serta ACWC. Metode yang digunakan adalah presentasi narasumber, presentasi negara peserta, dan diskusi kelompok.
Materi yang disampaikan dalam workshop adalah pengertian dan lingkup hak atas kewarganegaraan, terutama bagi perempuan dan anak. Selanjutnya, disampaikan juga evaluasi aktivitas yang telah dilakukan ACWC (Viet Nam), presentasi negara peserta mengenai implementasi hak atas kewarganegaraan, serta pengembangan proposal mengenai hak atas kewarganegaraan untuk rencana kerja ACWC periode 2016-2020. Terkait proposal mengenai hak atas kewarganegaraan, ACWC bekerja sama dengan UNHCR akan melakukan sebuah penelitian mengenai kerangka hukum nasional dalam hak atas bagi perempuan dan anak termasuk implementasinya.
Terkait evaluasi aktivitas yang telah dilakukan ACWC Vietnam, dihasilkan rekomendasi antara lain; Diperlukan penelitian regional mengenai hak atas kewarganegaraan di ASEAN, dengan melihat pada kerangka hukum nasional dan kebijakan vis-à-vis instrumen regional dan internasional, kesenjangan dan tantangan, serta praktik yang baik dari negara anggota ASEAN; Perlunya adanya platform regional untuk pertukaran praktek dan pembelajaran yang baik, serta pembelajaran peer-to-peer; Memperkuat kerja sama dengan badan-badan ASEAN yang relevan dan organisasi-organisasi internasional untuk meningkatkan kesadaran, berbagi keahlian dan pengetahuan, serta peningkatan kapasitas.
Sesi presentasi negara peserta menyampaikan implementasi pemenuhan hak atas kewarganegaraan di masing-masing negara, termasuk kendala dan rekomendasi, seperti :
- Brunei: Menyediakan “Tim Dokter Terbang” dengan menggunakan helikopter untuk menjangkau daerah-daerah terpencil dan masyarakat untuk kedua memberikan layanan medis dan memastikan pencatatan kelahiran.
- Kamboja: Membentuk tim pendaftaran seluler selama kampanye pencatatan kelahiran yang antara tahun 2004 dan 2005, dengan dukungan dari Plan Kamboja, UNICEF dan the Child Rights Foundation. Kampanye telah menghasilkan penerbitan akta kelahiran untuk lebih 9,5 juta anak-anak Kamboja dan orang dewasa.
- Viet Nam: Prosedur untuk pencatatan kelahiran melalui dokumen legal atas kelahiran, dengan beberapa fleksibilitas dalam jenis bukti yang diperlukan. Sertifikat perkawinan hanya diperlukan jika orang tua bayi ini telah mendaftarkan pernikahan mereka dan hanya ketika pejabat peradilan status sipil tidak menyadari pernikahan antara orang tua bayi (Keputusan Art 15,1 No. 158/2005 / ND-CP Desember 2005 Pendaftaran Status Sipil dan Manajemen).
- Indonesia: Perubahan UU 23 Tahun 2006 menjadi UU 24 Tahun 2014 yang antara lain memuat dihapuskannya denda dan sanksi pengadilan atas pencatatan kelahiran yang terlambat dilaporkan.
- Filipina: Mengutamakan prosedur pencatatan kelahiran, seperti pendaftaran online dalam jangka waktu tidak kurang dari 10 hari dan uji kebenaran dokumen yang disampaikan.
Workshop membahas draft kerangka acuan mengenai hak atas kewarganegaraan untuk rencana kerja ACWC periode 2016-2020. Draft kerangka acuan tersebut memuat rancangan penelitian mengenai kerangka hukum nasional terkait hak atas kewarganegaraan bagi perempuan dan anak di ASEAN.(sa)