The 6th Indonesia-EU Human Rights Bilateral Dialogue, Brussel

Bagikan

Brussel, ham.go.id – Sesi keenam dari Dialog Hak Asasi Manusia Uni Eropa-Indonesia diselenggarakan di Brussels, Belgia (27-28/6).

            Delegasi dari Republik Indonesia dipimpin oleh Direktur HAM dan Kemanusiaan Direktorat Jenderal Multilteral Kementerian Luar Negeri, Dicky Komar sedangkan Delegasi Uni Eropa dipimpin oleh Direktur sementara untuk Asia-Pasifik, Julian Wilson, dan Kepala Divisi Hak Asasi Manusia di Layanan Tindakan Eksternal Eropa, Anette Mandler. Adapun Delegasi RI dari beberapa Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam dialog ini antara lain : Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Keagamaan, KH. Ahmad Hasyim Muzadi;  Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Yunus Husein; Direktur Perikanan, KKP, Syafril Fauzi; Direktur Harmonisasi Keagamaan, Kementerian Agama, Ferimeldi Muslim Kurdi; Kasubdit Hak Sipil Politik, Kemlu, Bonanza P. Tahitu; Kasubdit Kerja Sama Luar Negeri, Ditjen HAM, Kemenkumham, Andi Taletting Langi; Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Kemnekumham, Dwi Rahayu Eka Setyowati; Kepala Bagian Informasi dan Perencanaan, KKP, Ady Chandra; Kepala Sub Bagian Program Kerja Sama, KKP, Mahrus; Staf Diplomat, Kemlu, Rosmawati Siregar.

             Dialog berlangsung dalam suasana tenang, terbuka dan kooperatif. Ini memberi kedua belah pihak kesempatan untuk saling berbagi pengalaman mereka tentang bagaimana mereka telah membahas tantangan HAM umum baik di Uni Eropa dan di Indonesia. Dialog terbukti menjadi kesempatan berharga untuk membahas serangkaian isu-isu yang menjadi kepentingan bersama, mempelajari hasil dari pengalaman masing-masing dan menyetujui hal-hal tertentu dengan maksud  agar  dapat bekerja lebih dekat bersama- sama di kemudian hari dalam upaya meningkatkan hak asasi manusia di Uni Eropa dan Indonesia, serta bekerja sama dengan negara-negara ketiga, untuk meningkatkan hak asasi manusia di dunia yang lebih luas.

             Baik Indonesia dan Uni Eropa telah berbagi kontribusi dalam hal penegakan hak asasi manusia, pemerintahan dan demokrasi. Hal tersebut yang mendasari hubungan Uni Eropa-Indonesia pada saat ini. Hubungan ini telah mendapatkan dorongan lebih lanjut dari kunjungan Presiden Joko Widodo kepada lembaga-lembaga Uni Eropa di Brussels pada bulan April 2016, didahului oleh  kunjungan High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy/Vice-President of the European Commission (HRVP) Federica Mogherini ke Jakarta pada bulan yang sama.

             Kedua belah pihak menyediakan informasi terbaru mengenai upaya masing-masing untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, termasuk pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2015-2019 di Indonesia  dan  persiapan   termasuk  siklus ketiga dari Universal Periodic Review (UPR) di musim semi 2017. Disamping itu Uni Eropa telah meluncurkan pelaksanaan baru Rencana Aksi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Uni Eropa, yang diadopsi pada tahun 2015.

             Dalam diskusi akses terhadap keadilan, perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM juga menyampaikan bahwa Indonesia terus menerus membangun program perlindungan anak khususnya anak-anak yang berhadapan dengan hukum melalui sistem peradilan pidana anak.

             Kedua belah pihak membahas kerja sama di forum-forum internasional, dalam forum hak asasi manusia PBB khususnya, baik di resolusi tematik dan negara tertentu. Uni Eropa menyambut kesediaan Indonesia untuk terlibat lebih lanjut dengan pelapor khusus PBB dan kelompok kerjanya. Kedua delegasi juga mengkritisi meningkatnya politisisasi dan pertentangan antar Negara yang berlangsung di berbagai forum PBB, termasuk Dewan HAM PBB dan sepakat bahwa serangkaian dialog berikutnya akan diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2017.(sa)

Skip to content