Focus Group Discussion Pelayanan Komunikasi Masyarakat

Bagikan

Jakarta, hIMG_7644am.go.id – Direktorat Instrumen HAM telah melaksanakan Focus Group Discussion Perumusan Bahan Kebijakan Bidang HAM di ruang rapat lantai 3 gedung Ditjen HAM.(1/6)
Pertemuan yang menghadirkan dua narasumber dari Komnas HAM, Roichatul Aswidah, dan Program Manager ICCO, Hesti Nuringdyah . Dihadiri oleh Pejabat Eselon III di lingkungan Direktorat Instrumen HAM dan Kementerian, Lembaga terkait.

Kegiatan  Focus Group Discussion membahas dan merumuskan bahan serta hasil tanggapan dan masukan dalam baseline survey terkait penyusunan rancangan perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I tentang Pedoman Pelayanan Komunikasi Masyarakat Rencana Aksi Nasional HAM

Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana diatur dalam Konstitusi (Pasal 28A s/d 28J) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Pasal 71 – 72). Untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab tersebut, Pemerintah telah menetapkan program Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2015 tentang RANHAM Tahun 2015-2019 (Perpres RANHAM 2015-2019). Salah satu strategi dalam program RANHAM adalah Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) sebagai perwujudan upaya Pemerintah untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM baik yang dikomunikasikan maupun yang tidak/belum dikomunikasikan.

Oleh karena pelaksanaan Yankomas memerlukan pedoman sebagai tindaklanjut terbitnya Perpres RANHAM 2015-2019 maka diperlukan Focus Group Discussion atau FGD Perumusan Bahan Kebijakan Bidang HAM guna menghasilkan suatu rumusan hasil FGD terkait penyusunan rancangan perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I tentang Pedoman Pelayanan Komunikasi Masyarakat Rencana Aksi Nasional HAM serta mendiskusikan hasil tanggapan dan masukan dalam baseline survey.

Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya rumusan hasil FGD terkait penyusunan rancangan perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I tentang Pedoman Pelayanan Komunikasi Masyarakat Rencana Aksi Nasional HAM.(Ald)

Skip to content