Jakarta, ham.go.id – Kementerian Hukum dan HAM RI bekerja sama dengan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menyelenggarakan Diskusi Isu Aktual “Ekspos Aksi HAM” yang bertempat di Hotel Aryaduta, Rabu (25/11).
Acara yang dihadiri oleh 300 peserta merupakan perwakilan dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, akademisi, lembaga masyarakat madani dan Media. Hadir juga dalam kegiatan ini Komnas HAM dan ELSAM.
Kegiatan dibuka oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasona H. Laoly serta dilanjutkan oleh sambutan dari Menteri Sosial, Kofifah Indar Parawansa.
Menkumham menekankan bahwa komitmen Negara Republik Indonesia dalam rangka penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM bersumber pada Pancasila dan UUD tahun 1945. Lebih jauh Menkumham mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai awal dari aksi mempromosikan pelaksanaan HAM pada kota atau kabupaten seluruh Indonesia.
Selain itu Yasonna mengatakan bahwa Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (RANHAM) tahun 2015-2019 merupakan realisasi dari visi dan misi kebijakan pemerintah yang mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, inklusivitas kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
Kofifah yang juga memberikan sambutan dalam acara tersebut, menyatakan bahwa, “Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities menjadikan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global yang berkomitmen melakukan segala upaya merealisasikan penghapusan segala bentuk diskriminasi dan menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan.”
Terkait Kabupaten/Kota Peduli HAM, Menteri Hukum dan HAM telah mengeluarkan Permenkumham No. 25 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM. Permenkumham ini menjadi dasar pemberian predikat daerah peduli HAM kepada beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia. (wk)