Sulitnya Akses Perbankan Bagi Penyandang Tunanetra

Bagikan

Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) berharap ada peraturan yang jelas mengenai kemudahan masyarakat dalam mengakses perbankan. Sekjen Pertuni Rina Prasarani mengatakan, tak sedikit penyandang tunanetra yang tak bisa menjadi nasabah di sejumlah bank.
Salah satu persoalannya, kata Rina, lantaran pengajuan menjadi nasabah yang dilakukan penyandang tunanetra tersebut tak bisa dilakukan apabila tak ada yang mendampingi, seperti pengacara. Padahal, tunanetra tersebut bisa melakukan tandatangan sendiri. Harusnya, pihak bank memberikan pelayanan yang baik termasuk memberikan informasi seutuhnya kepada calon nasabah yang tunanetra itu.

“Padahal membaca itu bisa dikatakan dengan mendapatkan informasi,” kata Rina dalam sebuah diskusi bertema mendorong adanya kebijakan perbankan yang melindungi masyarakat di Jakarta, Rabu (25/9).
Menurutnya, jika pihak bank tak percaya kepada calon nasabah yang tunanetra untuk mengajukan formulir sendiri, maka petugas bank lah sebagai pihak yang memberikan informasi secara utuh. Rina mengatakan, ketidakpercayaan bank ini mencerminkan ketidakpercayaan perbankan pada petugasnya.

Ia mengatakan, sulitnya mengakses layanan perbankan ini membuat calon nasabah khususnya yang disabilitas atau tunanetra merasa diskriminasi. Keadaan ini dinilai kontradiksi dengan sikap pemerintah dan DPR yang telah meratifikasi UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
“Baru mau jadi nasabah sudah dipersulit. Harus ada peraturan yang jelas agar layanan masyarakat dipermudah,” ujar Rina.
Kepala Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bahrain mengatakan, konsep akses kepada masyarakat harus diperjelas. Caranya, seluruh pihak harus dilindungi baik masyarakat umum, penyandang disabilitas hingga perusahaan yang berkaitan dengan perbankan tersebut.

“Kalau tidak ada regulasi negara yang melindungi masyarakat, saya kira ini akan terus bergulir. Maka harus menyentuh ke seluruh lapisan,” tutur Bahrain.
Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Aziz menilai, ketidaknyamanan yang dialami para penyandang tunanetra atau disabilitas tersebut merupakan pelecehan hukum. Ia berjanji akan membawa persoalan ini dalam forum-forum resmi yang dilakukan Komisi XI. “saya baru dengar persoalan ini. Ini pelecehan hukum. Saya akan mengangkat di forum-forum resmi,” katanya.

Terhadap perlakuan bank yang diskriminasi kepada para penyandang disabilitas itu, lanjut Harry, perusahaan perbankan tersebut harus dikenakan sanksi. Bila perlu, sanksi yang dijatuhkan berat, hingga ditutupnya izin bank. Politisi dari Partai Golkar ini sepakat jika fasilitas yang disediakan oleh bank terhadap seluruh masyarakat harus sama.

“Harus sediakan fasilitas yang sama untuk akses bank. Pasti mereka akan minta tambahan biaya, saya pasti akan minta hitung-hitungannya,” kata Harry.
Sejalan dengan itu, Harry berencana akan memasukkan klausul kewajiban bank dalam memberikan akses luas kepada masyarakat dalam RUU Perbankan yang tengah dibahas di Komisi XI dan pemerintah. Klausul tersebut akan dimasukkan dalam persyaratan pendirian bank yang ada di RUU Perbankan.
“Harus ada fasilitas yang sama bagi sleuruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.

Sebagai catatan, dalam pasal 4 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah menyebutkan termaktub secara jelas mengenai kewajiban bank terhadap nasabah.
Dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap produk bank. Pada ayat (2) disebutkan bahwa informasi tersebut wajib disampaikan kepada nasabah secara tertulis dan atau lisan. Sedangkan di ayat (3) dijelaskan, dalam pemberian informasi itu bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (mislead) dan atau tidak etis (misconduct).

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5242b2bed32df/sulitnya-akses-perbankan-bagi-penyandang-tunanetra

Skip to content